Kantor Staf Presiden atau KSP memberikan himbauan terkait defisit produksi beras yang terjadi pada bulan Januari – Februari 2025. Hal ini berkaca pada pengalaman tahun lalu pada awal tahun terjadi penurunan produksi sebelum akhirnya memasuki masa panen.
Indonesia sendiri akan memasuki masa panen raya beras pada bulan Maret dan April setiap tahunnya. Untuk menghadapi risiko dan ancaman dari menurunnya produksi maka pemerintah menyiapkan langkah strategis.
Risiko Penurunan Produksi Beras di Indonesia Awal Tahun 2025
Zulkifli Hasan atau dikenal dengan panggilan Zulhas mengingatkan kepada seluruh kepala daerah tentang ancaman defisit produksi beras. Risiko ini kemungkinan terjadi pada bulan Januari sampai Februari 2025 mendatang dan harus diwaspadai bersama.
Pengalaman seperti ini sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya di mana setiap awal tahun pasti produksi menurun. Para Gubernur dan Bupati sering menceritakan terkait hasil panen yang jauh dari kebutuhan pada awal tahun.
Maka dari itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus siap menghadapi berbagai risiko dari ancaman tersebut. Ada banyak faktor penyebab terjadinya penurunan produksi gabah yang sering terjadi pada bulan Januari – Februari setiap tahunnya.
Perlu diketahui Indonesia sendiri memasuki masa panen raya pada bulan Maret sampai Mei setiap tahunnya. Tidak heran jika pada bulan Januari dan Februari panen belum terjadi sehingga jumlah stok gabah tidak mencukupi.
Beberapa provinsi besar di Indonesia akan menyumbang produksi gabah pada panen raya setiap bulan Maret. Apalagi saat ini dampak dari perubahan cuaca membuat pergantian musim tidak menentu mempengaruhi hasil panen.
Maka pemerintah harus siap menghadapi ancaman defisit produksi beras yang dapat mempengaruhi stok di masyarakat. Diharapkan ada langkah terbaik dengan tidak mengandalkan impor gabah maupun beras dari negara lain.
Ancaman Defisit 2025, Pemerintah Tidak Menambah Kuota Impor Beras
Pada tahun 2024 Pemerintah melakukan impor beras dengan kuota 3,6 juta ton dari beberapa negara tetangga. Beberapa negara yang dimaksud yaitu Pakistan, Kamboja, Thailand, Myanmar dan Vietnam.
Sampai November 2024 pemerintah sudah mengimpor sebanyak 3,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Namun pada 2025 pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah impor demi mendukung program Ketahanan Pangan.
Zulhas selaku Menko Pangan memastikan pemerintah tidak akan menambah kuota impor meski terdapat ancaman defisit produksi beras. Sebelumnya rencana tentang perencanaan impor di tahun 2025 dipertimbangkan karena berbagai alasan.
Seperti potensi kemunduran musim tanam akibat cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi hasil panen. Namun pemerintah akan melakukan berbagai kajian agar impor bisa diminimalkan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.
Cara terbaik adalah dengan memaksimalkan produksi di dalam negeri itu sendiri sehingga risiko defisit produksi beras bisa diminimalkan. Meski begitu diharapkan kerjasama dengan semua pihak agar bisa meningkatkan produksi dan menjaga kestabilan pangan.
Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri agar meski terjadi penurunan namun stok aman. Sedikit impor tidak masalah menurut Zulhas agar bisa membantu menstabilkan stok beras di Indonesia.
Pemerintah sendiri sudah memutuskan menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500 dan juga jagung menjadi Rp 5.500. Keputusan kenaikan HPP tersebut melalui perdebatan panjang dan secara resmi sudah disetujui Presiden.
Kabar gembira ini tentu sangat bagus untuk kesejahteraan para petani didukung dengan tidak adanya impor beras. Diharapkan petani semakin semangat meningkatkan hasil produksi dalam negeri untuk menjaga stok beras di Indonesia.
Langkah Pemerintah Mengatasi Ancaman Defisit Produksi Beras 2025
Pemerintah secara nyata sudah mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk menurunkan risiko penurunan produksi, seperti:
1. Program SPHP
Meskipun terjadi defisit produksi beras di Indonesia namun ketersediaan stok pangan dipastikan aman. Salah satu langkah terbaik yang diambil pemerintah yaitu dengan program stabilisasi pasokan dan harga sejak tahun 2022 lalu.
Beras SPHP membuat masyarakat bisa mendapatkan beras berkualitas terbaik dengan harga terjangkau. Hal ini juga dapat menekan kenaikan inflasi akibat kenaikan harga beras di Indonesia sehingga inflasi lebih stabil.
Dari program SPHP disediakan layanan mobil yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil sehingga distribusi bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
2. Siapkan 20 Juta Hektar Hutan
Prediksi adanya penurunan produksi yang terjadi pada setiap awal tahun maka pemerintah menyiapkan 20 juta hektar hutan. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan sampai ke tingkat desa.
Diharapkan semakin banyak lahan tersedia membuat stok gabah menjadi melimpah dan bisa menjadi lumbung pangan kecil. Sehingga pada setiap kecamatan, kabupaten bahkan tingkat desa sudah memiliki lumbung pangan sendiri.
3. Menampung Gabah Petani
Ketika panen raya tiba pemerintah akan menampung gabah petani sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Pengelolaan dari penampungan gabah dilakukan di gudang bulog, gudang resi dan induk koperasi untuk menjaga stok aman.
Pemerintah mengambil langkah strategis menghadapi risiko penurunan produksi beras pada awal tahun 2025. Dengan cara tidak menambah kuota impor namun memaksimalkan produksi dalam negeri sehingga defisit produksi beras tidak perlu dikhawatirkan.